Pengumuman Penetapan UMR UMK 2023 – Berdasar pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Inti dan Isi dari peraturan itu menyampaikan bahwa Periode penetapan dan pengumuman UMK 2023 yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022, diundur menjadi 7 Desember 2022.
Pengumuman Penetapan UMR UMK 2023
Beberapa kota sudah menetapkan besaran UMR UMK yang akan mulai berlaku di awal tahun 2023, berikut mamang infokan daftar beberapa kota yang sudah menetapkan besaran UMR UMK nya :
- Kabupaten Jembrana: Rp 2.738.698
- Kabupaten Tabanan: Rp 2.824.613
- Kabupaten Badung: Rp 3.163.837
- Kabupaten Gianyar: Rp 2.837.680
- Kabupaten Klungkung: Rp 2.714.642
- Kabupaten Karangasem: Rp 2.730.264
- Kabupaten Buleleng: Rp 2.716.206
- Kabupaten Bangli: Rp 2.713.672
- Kota Denpasar: Rp 2.994.646
- Kota Makassar: Rp 3.523.219
- Kota Mataram: Rp 2.598.079
Hingga tulisan ini dimuat, kota dan kabupaten selain dalam daftar diatas, belum secara resmi menetapkan besaran UMR UMK nya untuk tahun 2023.
Sekedar tambahan informasi, bagi teman-teman yang fresh graduate atau yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa nih ikutan daftar program prakerja terbaru dari pemerintah, lumayan teman-teman bisa dapat pelatihan kerja dan uang saku yang lumayan juga loh.
DAFTAR PROGRAM PRAKERJA TERBARU DISINI
Apa Itu UMR?
Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional, sedangkan pengertian gaji UMR adalah ukuran standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai patokan pemilik usaha dalam memberikan gaji atau upah pada karyawan.
Adanya UMR Indonesia berguna dalam menjamin karyawan memperoleh upah yang layak sesuai wilayah domisili, aturan daerah, dan harga kebutuhan sehari-hari di wilayah tersebut.
Oleh sebab itulah, besaran Upah Minimum Regional di masing-masing wilayah Indonesia berbeda. Seperti misalnya, gaji UMR tertinggi di Indonesia tahun 2021 yaitu daerah Karawang sebesar Rp 4,4 juta, sementara gaji UMR terendah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar Rp1,76 juta.
Dasar Hukum UMR Indonesia
Setelah mengetahui pengertian gaji UMR, berikutnya kita akan membahas dasar hukumnya. Ketetapan terkait UMR Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 01 Tahun 1999 mengenai Upah Minimum Regional. Aturan tersebut menjelaskan bahwa Upah Minimum Regional terbagi dalam dua kelompok, antara lain:
UMR Tk 1 (Upah Minimum Regional Tingkat 1), yaitu standar minimum upah yang berlaku pada suatu provinsi.
MR Tk 2 (Upah Minimum Regional Tingkat 2), yaitu besaran minimum upah yang berlaku di daerah kotamadya atau kabupaten hingga wilayah khusus tertentu.
Proses menentukan ukuran UMR Tk 1 dan 2 diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Atas dasar masukan tersebut, maka komisi akan berdiskusi dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja di wilayah tersebut. Hasil diskusi tersebut akan disetujui oleh gubernur yang kemudian dipertimbangkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Perbedaan UMR dan UMK
Selain UMR, terdapat istilah UMK yang muncul hingga membuat banyak orang bingung membedakan keduanya. Sebenarnya, perbedaan UMR dan UMK terletak pada kebaruan istilah. Upah minimum regional atau UMR adalah istilah lama sebelum diperbaharui menjadi UMK.
Perubahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000, yang sudah tidak lagi memakai istilah UMR dalam regulasi upah minimum. Jadi UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan pembaharuan istilah dari UMR Tk 2 (yaitu upah minimum tingkat kabupaten/kota). Sedangkan UMR Tk 1 berubah nama menjadi UMP atau upah minimum provinsi. (Sumber)
